Penanganan Konflik Akibat Penerapan Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penanganan konflik akibat penerapan perjanjian nominee dalam konteks kepemilikan tanah di Bali, suatu fenomena yang muncul sebagai respons terhadap restriksi yuridis dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meskipun UUPA secara eksplisit membatasi kepemilikan tanah oleh subjek hukum asing, praktik perjanjian nominee telah berkembang sebagai mekanisme de facto yang memungkinkan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) melalui perantara Warga Negara Indonesia (WNI).