URGENSI STANDARDISASI VISUM ET REPERTUM PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Abstrak

Visum et repertum merupakan instrumen medikolegal yang memiliki peran strategis dalam pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekaligus bagian dari pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum. Dalam praktik, kualitas dan kekuatan pembuktian visum et repertum sangat ditentukan oleh keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan seragam. Meskipun pengaturan mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum telah diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor 1 Tahun 2022, pengaturan SOP visum et repertum pada kasus KDRT masih belum bersifat spesifik dan terstandar secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi standardisasi SOP visum et repertum pada kasus KDRT dalam perspektif hukum kesehatan serta implikasi yuridisnya terhadap pembuktian pidana dan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sinkronisasi hukum. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk menilai kesesuaian pengaturan SOP visum et repertum dengan prinsip pembuktian pidana dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan SOP khusus visum et repertum pada kasus KDRT menimbulkan ketidakseragaman praktik, yang berimplikasi pada melemahnya nilai pembuktian serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi standardisasi SOP visum et repertum yang terintegrasi dengan prinsip hukum kesehatan dan sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban KDRT.