PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 (STUDI ADIRA FINANCE SORONG)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Adira Finance di Kota Sorong pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Adira Finance di Kota Sorong. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur kepada responden. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait di Adira Finance Kota Sorong. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mensyaratkan persetujuan debitur sebelum eksekusi dilakukan, dan mengatur mekanisme yang lebih jelas dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman debitur dan petugas eksekusi terhadap prosedur yang baru. Adira Finance tidak serta merta melakukan eksekusi, melainkan melakukan beberapa tahapan yang telah disepakati bersama debitur, tahapan tersebut yaitu SP1, SP2, SP3, apabila debitur tetap tidak melunasi utangnya maka kami dari Adira Finance akan menerbitkan surat panggilan kepada debitur, dan apabila debitur tetap tidak melunasi utangnya maka kami dari Adira Finance akan menerbitkan surat panggilan resmi sebelum melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun putusan MK telah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur, namun tetap diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut bagi seluruh pihak terkait guna memastikan terlaksananya eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang baru