IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERBASIS DATA DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS: KANTOR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan berbasis data dalam mendukung tata kelola pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, menganalisis pemanfaatan data kependudukan dan keluarga berencana dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis data telah didukung oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen aparatur, serta struktur organisasi. Pengelolaan data dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, penyimpanan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan data. Data Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB aktif, dan unmet need dimanfaatkan dalam perencanaan program, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, koordinasi, dan integrasi data. Kebijakan berbasis data berkontribusi terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.