ANALISIS DETERMINAN KEMAMPUAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kata Kunci:
Keuangan Daerah, Pinjaman Daerah, Debt Service Coverage Ratio, Efisiensi Anggaran, Nusa Tenggara TimurAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemampuan pengembalian pinjaman dalam perspektif keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Keuangan Daerah dan DPRD Komisi III, serta dokumentasi laporan realisasi APBD tahun 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian pinjaman daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori sangat aman, dengan nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) selama periode penelitian yang selalu jauh di atas standar minimal 2,5, yaitu berkisar antara 16,80 hingga 52,75. Hal ini menandakan bahwa pendapatan daerah lebih dari cukup untuk menutup kewajiban utang. Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, dari 80,06% pada tahun 2021 menjadi 91,76% pada tahun 2024, yang mengindikasikan pengelolaan APBD yang semakin efektif. Namun demikian, struktur belanja masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif masih terbatas. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa PAD, dana transfer, dan efisiensi anggaran memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan pergeseran alokasi belanja ke sektor-sektor produktif agar kapasitas fiskal daerah tetap berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.


