ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Abstrak

Kebijakan reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman serta menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi sosialisasi yang belum merata dan petunjuk teknis yang belum sepenuhnya jelas, keterbatasan anggaran serta kesenjangan kompetensi aparatur, dan belum adanya mekanisme akuntabilitas yang tegas antara kinerja dengan reward dan punishment. Di sisi lain, disposisi pelaksana relatif kooperatif dan struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas serta SOP yang cukup adaptif terhadap perubahan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah memerlukan ketahanan regulasi, dukungan sumber daya manusia dan anggaran, serta komitmen kepemimpinan yang konsisten dari tingkat pusat sampai ke unit pelaksana teknis.