Perbandingan Kebijakan Pengadaan Obat antara Puskesmas BLUD dan Non-BLUD terhadap Ketersediaan Obat Esensial di Kecamatan Bintan Timur
Kata Kunci:
Kebijakan Pengadaan Obat, Puskesmas BLUD, Puskesmas Non-BLUD, Ketersediaan Obat EsensialAbstrak
Ketersediaan obat esensial merupakan indikator krusial dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan primer. Perbedaan status pengelolaan Puskesmas, khususnya antara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Non-BLUD, dapat memengaruhi kebijakan pengadaan obat yang berdampak pada kontinuitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan pengadaan obat antara Puskesmas BLUD dan Non-BLUD di Kecamatan Bintan Timur serta menganalisis pengaruhnya terhadap ketersediaan obat esensial. Pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif digunakan, melibatkan tenaga kesehatan sebagai responden dan analisis dokumen seperti LPLPO, RKO, serta laporan pengadaan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas BLUD memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran dan mekanisme pengadaan, sehingga berdampak positif terhadap ketersediaan obat esensial dibandingkan Puskesmas Non-BLUD. Namun, tantangan dalam perencanaan dan koordinasi antarinstansi tetap terjadi pada kedua jenis Puskesmas. Disimpulkan bahwa kebijakan BLUD berpotensi meningkatkan efisiensi manajemen pengadaan obat, namun tetap memerlukan pengawasan, perencanaan yang baik, dan dukungan sumber daya untuk mencapai efektivitas maksimal


